Pengaruh Militer terhadap Kebijakan Politik Indonesia telah menjadi topik yang hangat untuk dibahas dalam beberapa dekade terakhir. Militer di Indonesia memiliki sejarah panjang dalam campur tangan dalam urusan politik negara, mulai dari masa kolonial hingga era reformasi.

Menurut sejumlah ahli, pengaruh militer terhadap kebijakan politik Indonesia masih terasa hingga saat ini. Profesor Airlangga Pribadi Kusman dari Universitas Indonesia menyatakan bahwa “Militer masih menjadi kekuatan politik yang cukup signifikan di Indonesia. Mereka memiliki kepentingan dan agenda politik yang seringkali berbeda dengan pemerintah yang sah.”

Sejak kemerdekaan Indonesia, militer telah memainkan peran penting dalam berbagai kebijakan politik, mulai dari pemilihan presiden hingga pengambilan keputusan strategis. Meskipun sudah ada reformasi militer pada tahun 1998, namun pengaruh militer masih terasa kuat di berbagai lini kehidupan politik Indonesia.

Menurut Dr. Evan Laksmana, seorang peneliti senior di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), “Militer masih memiliki pengaruh dalam penentuan kebijakan keamanan nasional dan pertahanan. Mereka seringkali memiliki suara yang cukup berat dalam forum-forum kebijakan strategis.”

Para pengamat politik juga menyoroti dampak dari pengaruh militer terhadap kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia di Indonesia. Menurut Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia, militer masih seringkali terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di berbagai daerah di Indonesia.

Meskipun demikian, beberapa pakar politik optimis bahwa reformasi militer yang terus berlangsung dapat mengurangi pengaruh militer terhadap kebijakan politik Indonesia. Profesor Rizal Sukma dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan bahwa “Dengan terus berlanjutnya reformasi militer, kita dapat melihat pergeseran ke arah yang lebih demokratis dan transparan dalam kebijakan politik Indonesia.”

Dengan demikian, penting bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk terus memantau pengaruh militer terhadap kebijakan politik negara. Reformasi militer dan penguatan lembaga-lembaga demokratis dapat menjadi langkah-langkah penting untuk meminimalisir campur tangan militer dalam urusan politik Indonesia.