Peran militer dalam politik Indonesia telah menjadi topik yang selalu menarik untuk dibahas. Sejak masa kolonial hingga era kemerdekaan, militer selalu memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan arah kebijakan politik di Indonesia. Namun, apakah peran militer dalam politik Indonesia selama ini selalu positif dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang seharusnya diterapkan?

Sejarah mencatat bahwa sejak era Soekarno hingga Soeharto, militer memiliki peran yang dominan dalam politik Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya dwifungsi ABRI yang memberikan militer kekuasaan untuk turut campur dalam urusan politik. Sebagai contoh, pada masa Orde Baru, militer memiliki peran yang sangat kuat dalam mengatur kehidupan politik Indonesia. Namun, hal tersebut juga menimbulkan berbagai kontroversi dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan.

Menurut peneliti politik dari Universitas Indonesia, Prof. Indria Samego, “Peran militer dalam politik Indonesia seharusnya lebih ditekankan pada fungsi pertahanan negara dan menjaga stabilitas keamanan, bukan untuk campur tangan dalam urusan politik yang seharusnya menjadi wewenang sipil.” Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang menempatkan militer sebagai institusi yang bersifat profesional dan netral.

Namun, tantangan saat ini adalah bagaimana militer dapat tetap menjaga netralitasnya dalam politik Indonesia yang semakin kompleks. Dengan adanya isu-isu radikalisme dan terorisme, militer sering kali diminta untuk turut serta dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan apakah militer akan kembali terlibat dalam politik praktis ataukah tetap menjaga netralitasnya.

Pakar militer dari Universitas Pertahanan Indonesia, Letnan Jenderal (Purn) Agus Widjojo, menekankan pentingnya militer untuk tetap mengedepankan profesionalisme dan netralitas dalam menjalankan tugasnya. “Peran militer dalam politik Indonesia haruslah sejalan dengan konstitusi dan prinsip demokrasi yang mengedepankan supremasi sipil,” ujarnya.

Dengan demikian, peran militer dalam politik Indonesia haruslah diatur secara jelas dan transparan agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dan pelanggaran hak asasi manusia. Militer harus tetap menjalankan tugasnya sebagai alat pertahanan negara tanpa campur tangan dalam urusan politik yang seharusnya menjadi wewenang sipil. Semoga ke depannya, peran militer dalam politik Indonesia dapat lebih diperkuat dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara.